Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007)

Matriks Perbandingan Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas

(UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007)

Materi	UU No 1 Tahun 1995	UU No 40 Tahun 2007	Keterangan
KETENTUAN	BAB I	BAB I
UMUM	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1	Pasal 1
	Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	• Didalam UU 40 terdapat Pengertian
	1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut	1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya	yang baru seperti tanggung jawab sosial
	perseroan adalah badan hukum yang didirikan	disebut perseroan adalah badan hukum yang	dan lingkungan, Dewan komisaris,
	berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha	merupakan persekutuan modal, didirikan	Perseroan Publik, Penggabungan,
	dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi	berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha	Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan
	dalam saham, dan memenuhi persyaratan	dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi	Surat tercatat, Surat Kabar, Hari
	yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta	dalam saham dan memenuhi persyaratan
	peraturan pelaksanaannya.	yang ditetapkan dalam Undang-undang ini	• Menteri pada UU 40 adalah menteri
		serta peraturan pelaksanaannya	yang tugas dan tanggung jawabnya di
	2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum		bidang hukum dan Hak Asasi Manusia
	Pemegang Saham, Direksi, dan	2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum
	Komisaris.	Pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris
	3. Rapat Umum Pemegang Saham	3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
	yang selanjutnya disebut RUPS adalah	adalah komitmen perseroan untuk berperan serta
	organ perseroan yang memegang kekuasaan	dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
	tertinggi dalam perseroan dan	meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan
	memegang segala wewenang yang tidak	yang bermanfaat, baik bagi Perseroan Sendiri
	diserahkan kepada Direksi atau Komisaris	Komunitas Setempat, Maupun masyarakat pada
		umumnya.
	4. Direksi adalah organ perseroan yang
	bertanggung jawab penuh atas pengurusan	4. Rapat Umum Pemegang Saham,
	perseroan untuk kepentingan dan tujuan	yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ
	perseroan serta mewakili perseroan baik	Perseroan yang mempunyai wewenang yang
	didalam maupun diluar pengadilan sesuai	tidak diberikan kepada Dewan Direksi atau Dewan
	dengan ketentuan Anggaran dasar	Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam
		Undang-undang ini atau anggaran dasar.
	5. Komisaris adalah organ perseroan yang
	bertugas melakukan pengawasan secara umum	5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang
	atau khusus serta memberikan nasihat kepada	dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan
	Direksi dalam menjalankan perseroan	Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai
		dengan maksud dan tujuan Perseroan serta
	6. Perseroan Terbuka adalah perseroan yang	mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar
	modal dan jumlah pemegang sahamnya	pengadilan sesuai dengan ketentuan
	memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang	anggaran dasar
	melakukan penawaran umum, sesuai dengan
	peraturan perundang-undangan di bidang	6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang
	pasar modal	bertugas melakukan pengawasan secara umum
		atau khusus sesuai dengan anggaran dasar
	7. Menteri adalah Menteri Kehakiman	serta memberikan nasihat kepada Direksi
	Republik Indonesia.